Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, September 4, 2018

Pengadaan seragam gratis Gresik 2018 amburadul

https://m.kumparan.com/bangsaonline/pengadaan-seragam-gratis-amburadul-dprd-gresik-minta-bupati-evaluasi-kinerja-dispendik-1535812764434124886

DPRD Gresik menganggap Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Unit Layanan Pengaaan (ULP) gagal dalam mengemban tugas pengadaan kain seragam gratis untuk siswa SDN maupun SMPN.


Pasalnya, program tersebut selalu molor sejak digulirkan tahun lalu. "Hingga siswa baru masuk pada bulan Juli lalu, kain seragam gratis belum siap," cetus Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh. Syafi', kemarin.


"Tahun sebelumnya juga seperti ini. Hingga siswa baru masuk kain seragam gratis juga belum siap. Bahkan, kain seragam itu baru siap pada bulan Oktober setelah siswa hampir empat bulan menjalankan proses belajar mengajar. Berarti sudah dua kali gagal menyiapkan kain seragam tepat waktu," tegas politikus PKB ini.


"Dan, yang membuat DPRD marasa miris, pihak sekolah meminta orang tua siswa agar beli kain seragam di koperasi. Sehingga ujung-ujungnya orang tua tetap mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah," lanjut pria asal Balongpanggang ini.


Berpedoman dari gagalnya dua pengadaan seragam gratis tersebut, Syafi' mendesak kepada Bupati Sambari agar mengevaluasi kinerja Dispendik ULP. Syafi' meminta agar program tersebut dijalankan sebelum siswa baru masuk, yakni bulan Juli. "Kalau memang tak becus lebih baik tak diadakan. Biar DPRD anggarkan untuk siswa swasta saja," tandasnya.


Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV, Khoirul Huda. Menurut Khoirul Huda, pihaknya sudah sering menanyakan kepada Kepala Dispendik dan ULP terkait progres pengadaan kain seragam gratis tersebut.


"Dulu waktu kami hearing pada April janjinya Juni kain sudah siap sehingga Juli pas siswa baru masuk bisa dibagikan. Namun, faktanya tak terbukti. Komisi IV sudah 4 kali melakukan hearing yakni Maret, Mei, Juni dan Agustus. Tapi kain seragam juga belum siap. Hearing terakhir Kamis (30/8/2018). Kadispendik (Mahin) tak datang dan hanya mengutus bawahannya, Rony. Namun, lagi-lagi juga tak bisa memberikan kepastian kain seragam gratis kapan siap," paparnya.


"Kalau melihat gelagatnya, kemungkinan bulan Oktober baru bisa diadakan seperti tahun sebelumnya. Itu kalau tak gagal lelang atau pemenangnya kabur," pungkasnya.


No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)