Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Showing posts with label blessmiyanda. Show all posts
Showing posts with label blessmiyanda. Show all posts

Monday, October 23, 2017

Sandiaga Uno Mau Hapus Lelang Konsolidasi, Fakta Mengerikan Ini Dibeberkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Unoberencana menghapus sistem lelangkonsolidasi yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu.
Sandi berjanji akan berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait persoalan lelang.
Hal ini berarti sistem lelang konsolidasiyang selama ini menggabungkanproyek kecil sejenis menjadi 1 proyekbesar akan dihapus.

Tuesday, October 13, 2015

Ahok: Lelang mulai November 2015 untuk pekerjaan tahun anggaran 2016

Terobosan baru dari gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,  yaitu dengan pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016 sudah dapat ditayangkan pada November 2015 ini. Dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, ahok berharap anggaran dapat semakin terserap secara optimal. 
Hal ini juga berkat dukungan dari Kepala BPPBJ pemprov DKI yang baru yaitu Blessmiyanda. Beliau mengatakan, DPRD DKI akan mengesahkan KUA-PPAS 2016 pada November tahun ini. Saat ini, BPPBJ tengah menunggu surat keputusan (SK) gubernur tentang pekerjaan lelang yang melampaui tahun anggaran.
"Jadi, kalau sudah ada SK KUA-PPAS dan sebentar lagi disetujui oleh DPRD DKI, lalu diproses ke Kementerian Dalam Negeri. Selama itu, kami sudah bisa mulai lelang untuk pekerjaan konstruksi," kata Blessmiyanda.