Tender pembangunan gedung OK Sentral dan ICU Rumah Sakit Daerah (RSD) dr H. Moh. Anwar Sumenep diduga sarat KKN. Buntutnya, aktivis Nirwana Sumenep, melaporkan dugaan KKN tersebut ke Polda Jatim.
"Tender proyek Rumah Sakit itu diduga ada muatan KKN, yang menyebabkan keuangan negara tidak efisien hingga kisaran Rp 800 juta lebih," ungkap aktivis Nirwana Sumenep, Darmendra Tarigan, Rabu (25/05/16).
Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka tender proyek RSD dr. H. Moh Anwar senilai Rp15,4 miliar lebih dari APBD tahun anggaran 2016, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 7 Kabupaten Sumenep.
Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Showing posts with label kkn. Show all posts
Showing posts with label kkn. Show all posts
Saturday, May 28, 2016
Sunday, September 20, 2015
Modus KKN dalam pengadaan
Menempati urutan kedua dalam sumbangsih kasus korupsi di Indonesia, pengadaan barang/jasa dinilai masih jalan di tempat pascareformasi tahun 1998. Perubahan dari manual ke elektronik tidak serta-merta mampu menjadikan pengadaan barang/jasa terbebas dari penyakit akut bernama KKN yang menjangkit bangsa ini. KPK merilis kasus-kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2014 dan pengadaan barang/jasa menjadi runner up sebagai kasus terbanyak korupsi di Indonesia.
Tentu berbagai perubahan yang telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah tidak semuanya mengecewakan. Tapi fakta bahwa mendapat predikat kedua dalam kasus korupsi di Indonesia, menandakan masih banyak yang harus dievaluasi dari agenda besar pengadaan barang/jasa di Indonesia. Lantas kenapa kita merasa perlu dan penting untuk peduli terhadap pengadaan barang/jasa di Indonesia?
Subscribe to:
Posts (Atom)