Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, June 29, 2015

Meski Dianggarkan, Pengadaan Senpi di Satpol PP Parepare Belum Jalan

Meskipin sudah ada anggarannya, pengadaan senjata api di pare pare untuk satpol pp belum bisa dilaksanakan, kenapa? Ini beritanya dari www.TRIBUN-TIMUR.COM, Kasatpol PP Kota Parepare, Tajuddin Kalusu mengatakan belum ada pengadaan senjata api bagi kesatuannya dari anggaran APBD.
"Harusnya bulan ini pengadaan senpi sudah dilakukan tetapi belum ada pihak perusahaan yang mengacuhkan untuk mengerjakan pengadaan senjata api ini," ujarnya, Senin (29/6/2015).

Tajuddin menambahkan, untuk sementara ini dirinya hanya dilengkapi softgun sebagai peralatan lapangan, dan sudah ada izin pemakaiannya.
Meski menuai sorotan, pengadaan senpi yang dianggarkan sebesar Rp 100 juta tersebut tetap diprogramkan. Bahkan legislator Parepare mengancam akan melakukan evaluasi dan pemberhentian pengadaan tersebut dinilai tidak layak.